JAKARTA - Lingkaran Survei indonesia (LSI) mengumumkan hasil survei nasional yang menunjukkan tingkat kepuasan akan kepemimpinan Presiden SBY merosot turun dari 56,7 persen pada Januari 2011 jadi 47,2 persen bulan ini. Penuntasan berbagai kasus nasional yang tidak kunjung selesai menjadi salah satu penyebabnya.
Hal itu disampaikan peneliti senior LSI Sunarto Ciptoharjono. Menurut Sunarto, survei itu dihasilan dari hasil wawancara mendalam pada 1.200 responden di 33 provinsi. Survei tersebut dilakukan LSI dengan metode wawancara tatap muka dan margin of error plus-minus 2,9 persen.
"Semakin banyaknya kasus besar nasional yang tidak tuntas di bawah SBY. Awalnya, SBY meyakinkan publik akan menuntaskan kasus itu, namun setelah perjalanan waktu publik melihat SBY hanya kuat di wacana tapi kurang piawai soal eksekusinya," kata Sunarto, saat menyampaikan hasil survei selama 1-7 Juni kepada wartawan di Kantor LSI, Jakarta Timur, Minggu (26/6).
Sunarto menyatakan salah satunya adalah kasus dugaan korupsi yang melibatkan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin. Keterlibatan Nazaruddin, kata Sunarto, dan juga kasus hukum yang melibatkan politisi Demokrat lainnya tidak saja merusak citra anti korupsi yang didengung-dengungkan presiden Terpilih dua periode itu.
Kasus itu, lanjutnya, juga membawa keraguan publik atas kemampuan SBY untuk mengendalikan kadernya. SBY, kata Sunarto, awalnya berjanji memimpin sendiri perang atas korupsi. Tapi, kini ada kasus korupsi di rumah SBY (Partai Demokrat) sendiri yang tidak tuntas.
"Publik mengembangkan imajinasinya sendiri yang belum tentu benar, misalnya diduga Nazaruddin memegang kotak pandora sisi gelap keuangan Partai Demokrat," ujar Sunarto.
Beragam komunitas, kata Sunarto, memiliki contoh kasus besarnya sendiri yang tak tuntas. Komunitas hak asasi punya kasus pembunuhan Munir yang tak dipenuhi janjinya oleh SBY, komunitas politik punya kasus bail-out Bank Century. "Rumor yang beredar masih tak terjawab mengenai kemungkinan ada dana Bank Century yang mengalir ke partai dan capres 2009," kata Sunarto.
Sunarto pun menerangkan ketidakpuasan berikutnya muncul karena sikap SBY sendiri. SBY, katanya, dinilai terlalu reaktif atas kasus yang menyerang dirinya pribadi. Ini justru dianggap bukan karakter strong leader. "Kasus ini oleh publik dianggap sepele dan bukan kelas untuk dianggapi seorang presiden. Reaksi SBY untuk kasus publik yang besar itu justru lamban," kata Sunarto.
SBY pun dianggap tidak memiliki operator politik yang tangguh untuk membantunya menuntaskan masalah seperti wakil presiden yang tugasnya menerjemahkan dan menuntaskan dengan detail. "Wakil presiden (Boediono), berbeda dengan Jusuf Kalla, Boediono bukan tipe gas yang mendobrak, tapi tipe rem yang tidak efektif untuk get things done,” katanya.
Selain itu, di tubuh partai Demokrat sendiri, berdasarkan hasil survei LSI itu tidak memiliki kekuatan sebab ketua umum tidak memiliki wewenang seperti halnya di ketua umum di partai-partai lain. Kemudian, setgab partai pun berjalan tidak efektif karena diwarnai kompetisi internal menuju perebutan kekuasaan pada 2014.
Oleh karena itu, pungkasnya, SBY harus membangun kebijakan yang akan menaikkan citranya selama dua tahun masa kepemimpinannya.
"Jika tak ada big bang (terobosan kebijakan), SBY akan mengalami nasib yang sama seperti Megawati di 2004 yang tak lagi punya pesona untuk mengangkat popularitas partainya sendiri ataupaun putra-putri mahkotanya di 2014 nanti," ujar Sunarto.
Ia pun menerangkan kemerosotan citra SBY dan partainya tersebut akan digunakan oleh partai-partai lain untuk menaikkan citra partai mereka sendiri. "Blunder-nya Demokrat itu juga akan dikapitalisasi partai-partai yang lain untuk menaikkan citra dirinya," kata Sunarto
Hal itu disampaikan peneliti senior LSI Sunarto Ciptoharjono. Menurut Sunarto, survei itu dihasilan dari hasil wawancara mendalam pada 1.200 responden di 33 provinsi. Survei tersebut dilakukan LSI dengan metode wawancara tatap muka dan margin of error plus-minus 2,9 persen.
"Semakin banyaknya kasus besar nasional yang tidak tuntas di bawah SBY. Awalnya, SBY meyakinkan publik akan menuntaskan kasus itu, namun setelah perjalanan waktu publik melihat SBY hanya kuat di wacana tapi kurang piawai soal eksekusinya," kata Sunarto, saat menyampaikan hasil survei selama 1-7 Juni kepada wartawan di Kantor LSI, Jakarta Timur, Minggu (26/6).
Sunarto menyatakan salah satunya adalah kasus dugaan korupsi yang melibatkan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin. Keterlibatan Nazaruddin, kata Sunarto, dan juga kasus hukum yang melibatkan politisi Demokrat lainnya tidak saja merusak citra anti korupsi yang didengung-dengungkan presiden Terpilih dua periode itu.
Kasus itu, lanjutnya, juga membawa keraguan publik atas kemampuan SBY untuk mengendalikan kadernya. SBY, kata Sunarto, awalnya berjanji memimpin sendiri perang atas korupsi. Tapi, kini ada kasus korupsi di rumah SBY (Partai Demokrat) sendiri yang tidak tuntas.
"Publik mengembangkan imajinasinya sendiri yang belum tentu benar, misalnya diduga Nazaruddin memegang kotak pandora sisi gelap keuangan Partai Demokrat," ujar Sunarto.
Beragam komunitas, kata Sunarto, memiliki contoh kasus besarnya sendiri yang tak tuntas. Komunitas hak asasi punya kasus pembunuhan Munir yang tak dipenuhi janjinya oleh SBY, komunitas politik punya kasus bail-out Bank Century. "Rumor yang beredar masih tak terjawab mengenai kemungkinan ada dana Bank Century yang mengalir ke partai dan capres 2009," kata Sunarto.
Sunarto pun menerangkan ketidakpuasan berikutnya muncul karena sikap SBY sendiri. SBY, katanya, dinilai terlalu reaktif atas kasus yang menyerang dirinya pribadi. Ini justru dianggap bukan karakter strong leader. "Kasus ini oleh publik dianggap sepele dan bukan kelas untuk dianggapi seorang presiden. Reaksi SBY untuk kasus publik yang besar itu justru lamban," kata Sunarto.
SBY pun dianggap tidak memiliki operator politik yang tangguh untuk membantunya menuntaskan masalah seperti wakil presiden yang tugasnya menerjemahkan dan menuntaskan dengan detail. "Wakil presiden (Boediono), berbeda dengan Jusuf Kalla, Boediono bukan tipe gas yang mendobrak, tapi tipe rem yang tidak efektif untuk get things done,” katanya.
Selain itu, di tubuh partai Demokrat sendiri, berdasarkan hasil survei LSI itu tidak memiliki kekuatan sebab ketua umum tidak memiliki wewenang seperti halnya di ketua umum di partai-partai lain. Kemudian, setgab partai pun berjalan tidak efektif karena diwarnai kompetisi internal menuju perebutan kekuasaan pada 2014.
Oleh karena itu, pungkasnya, SBY harus membangun kebijakan yang akan menaikkan citranya selama dua tahun masa kepemimpinannya.
"Jika tak ada big bang (terobosan kebijakan), SBY akan mengalami nasib yang sama seperti Megawati di 2004 yang tak lagi punya pesona untuk mengangkat popularitas partainya sendiri ataupaun putra-putri mahkotanya di 2014 nanti," ujar Sunarto.
Ia pun menerangkan kemerosotan citra SBY dan partainya tersebut akan digunakan oleh partai-partai lain untuk menaikkan citra partai mereka sendiri. "Blunder-nya Demokrat itu juga akan dikapitalisasi partai-partai yang lain untuk menaikkan citra dirinya," kata Sunarto
Source : mediaindonesia.com
No comments:
Post a Comment